Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid lahir di tengah kultur bangsa Indonesia. Keduanya sama-sama penganut ahlus sunnah wal jamaah.

Dalam sebuah tabligh akbar solidaritas dunia Islam yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, beberapa waktu silam. Salah seorang paruh baya membisikkan sesuatu pada temannya, ¡ÈPak Dayat itu NU, Muhammadiyah, atau apa sih?¡É Temannya menyahut pelan sambil menunjuk Hidayat Nur Wahid, Presiden PK Sejahtera, yang sedang berorasi, ¡ÈUstadz Dayat itu ya NU, ya Muhammadiyah, ya Ahlussunnah wal jamaah, pokoknya.¡É

Pertanyaan seperti itu kerap mengemuka, yang biasanya diajukan oleh mereka yang awam maupun mereka yang masih menonjolkan identitas kelompoknya. Meski sebagian ada yang menganggap demikian itu kekanak-kanakan, namun dalam kancah politik kotak-kotak suara pemilih berdasar ¡Èidentitas kelompok¡É nyatanya bisa mempengaruhi hasil perolehan suara.

Hidayat pun realistis dalam melihat kondisi umat Islam Indonesia. Di beberapa kali acara publik ia menandaskan bahwa PK Sejahtera didirikan untuk mewadahi aspirasi umat melalui jalur politik. PK Sejahtera, katanya, menjadi tempat bersatunya umat dari berbagai latar belakang. Maksudnya, orang dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washilyah, dan lainnya tidak diharamkan menjadi anggota maupun pengurus PK Sejahtera.

Jika bicara masalah identitas kelompok, riwayat Hidayat sendiri cukup unik. Di kampung kelahirannya, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, ia dibesarkan dalam keluarga pemuka agama. Kakek, ayah dan ibunya (aktivis Aisyiah) merupakan tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana. Namun, mereka tidak memaksakan Hidayat untuk mengikuti jejaknya di ormas besar tersebut.

Riwayat pendidikan Hidayat pun lebih banyak bersentuhan dengan simpul-simpul wilayah NU. Usai menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan, pria kelahiran 8 April 1960, ini nyantri ke Pondok Pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Hanya sekitar setahun ia mondok di sini, atas nasihat ayahnya ia melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama (MTS) dan atasnya (MA) di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.

Sejak SD Hidayat telah dikaruniai otak cerdas. Selama mengenyam pendidikan lanjutan itu ia selalu mendapat ranking teratas. Keterampilan leadership-nya terasah berkat kecakapannya berorganisasi yang mulai digelutinya saat masuk pondok lewat organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia). Ia juga aktif menjadi koordinator di kepanduan (pramuka).

Demi menguatkan ilmu-ilmu keislaman, Hidayat memilih Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di dunia kampus ia pernah mengikuti training HMI tapi tidak duduk dalam struktur organisasi. Ia lebih memilih menggerakkan PII yang dianggap punya kejelasan nilai-nilai dan ruh semangat Islam.

Menyelesaikan program sarjana selama 4 tahun, Hidayat melanjutkan studi ke Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Di perguruan tinggi milik pemerintah kerajaan Ibnu Saud itu ia tidak langsung mengambil kuliah program pascasarjana. Selesai menggenapkan program S1 ini barulah ia melanjutkan ke S2 di tempat yang sama.

Hingga menyelesaikan program doktor, 1992, berarti Hidayat Nur Wahid telah bermukim di tanah Hijaz itu selama 13 tahun. Setelah itu ia menikahi seorang akhwat aktivis dakwah IAIN Sunan Kalijaga dan mantan pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah tingkat nasional, Kastian Indriawati, yang kini dikaruniai 4 putera-puteri.

Hidayat tidak memilih aktif secara struktural di NU maupun Muhammadiyah. Ia merasa cocok aktif di dunia intelektual yang mengedepankan objektifitas dan rasionalitas. Melalui cara ini ia berharap tetap bisa menjaga interaksi dengan orang-orang di semua ormas Islam tanpa jarak. Misalnya, ia aktif di Yayasan Alumni Timur Tengah yang mayoritas  anggota komunitasnya aktivis NU. Di dunia pendidikan ia menjadi staf pengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Asy-Syafiiyah, selain pengajar tetap di Pascasarjana UIN Jakarta.

Dr. Nurmahmudi Ismail

Nurmahudi adalah pemegang tongkat pertama yang memimpin Partai Keadilan sejak dideklarasikan di halaman Masjid Al-Azhar, 9 Agustus 1998. Sebelum menjadi tokoh nasional itu, ia berstatus sebagai pegawai negeri (PNS) di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).

Begitu Pemilu 1999 digelar ia menjadi salah seorang dari 7 anggota DPR RI yang berasal dari PK. Namanya cepat melambung karena faktor personalnya yang komunikatif dengan semua kalangan, termasuk pekerja pers. Dalam kabinet Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, ia terpilih sebagai Menteri Kehutanan dan Perhutanan (Menhut).

Sejak saat itu ketokohan Nurmahmudi semakin diakui di tingkat nasional. Relasinya pun kian melebar ke berbagai tingkatan masyarakat, dari kalangan atas hingga bawah. Interaksinya dengan tokoh-tokoh Nahdliyin kian akrab manakala mereka memahami dirinya lahir dan dibesarkan dari keluarga NU. Semasa bersekolah di SMA 2 Kediri, Jawa Timur, ia nyantri di Pondok Pesantren Al-Islah di sana.

Selama setahun lebih menjabat Menhut itu Nurmahmudi menjadi salah seorang kepercayaan Presiden Wahid. Doktor di bidang sains dan teknologi makanan dari Texas A & M University, ini kerap diajak mendampingi Wahid dalam beberapa kunjungan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Saking percayanya, Wahid pernah mengajak dirinya bergabung untuk membesarkan PKB, dalam sebuah acara buka puasa bersama di Istana Negara.

Sayang, hanya karena massa kader PK gencar mengkritisi kebijakan Presiden Wahid melalui demo-demo maraton, Nurmahmudi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menhut. Alasan Wahid, ia dianggap berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan tidak dapat mengendalikan massa PK yang waktu itu getol menuntut Wahid mundur. Nur Mahmudi digantikan oleh Marzuki Usman terhitung sejak 17 Maret 2001.

Tak menjabat sebagai menteri, dan juga menyerahkan kepemimpinannya di PK setelah ia diangat menjadi Menhut, Nur Mahmudi kembali bekerja sebagai PNS di tempat semula. Ia tetap rutin mengunjungi pesantren-pesantren yang kebanyakan merupakan basis-basis warga NU. Juga, kunjungan ke masyarakat bawah seperti kelompok petani dan nelayan sebagai wujud kepeduliannya pada nasib mereka yang belum memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
Dikutip dari www.majalahsaksi.com.